Hukum

Jumat, 24 Agustus 2012

Youtube Downloader Shinhaji

buat kawan-kawan yang ingin mendownload youtube bisa menggunakan app ini. klik link dibawah untuk mendownloadnya
http://www.youtubedownloadersite.com/download.html
langkah2nya:
1. instal app youtube downloader
2. buka app youtube downloader
3. copy link youtube yang akan di download
4. paste linknya
5. klik download
                               
                                                          "SELAMAT MENCOBA"

Senin, 18 Juni 2012

HUKUM PIDANA  
        Bagi teman-teman seperjuangan, ini adalah tugas saya semasih saya kuliah semester II Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, mungkin ini bisa menbantu teman-teman sebagai acuan untuk penulisan atau jika ada tugas tentang hukum pidana.
langsung saja gak usah berbelit-belit ini link downloadnya :
untuk format power point
untuk format Microsoft Office Word
dan ini paswordnya : hudaspunyax

Jumat, 25 Mei 2012

Putusan PN tentang Malpraktek
Putusan PN tentang Euthanasia
Putusan PN tentang Bedah Plastik
Tugas Hukum Kesehatan
Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura

Bagi kalian-kalian yang masih kebingungan mencari tugas yang diberikan oleh dosen hukum kesehatan, silahkan saja klik link di bawah ini :

"Euthanasia"
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/620709c93fc685d437166cb2a131fae7/pdf

"Malpraktek Medik"
  1.  https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/fedb44f7e2ce076aadea3455b5d73301/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHJA8WYruJSIheiCLYFICRSiWYMRg
  2.  https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/ed0b8893c06490e67cb6a5c1107ed4e6/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CAcQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEWXwFU5esDWk9P4B9P46S7RbwSRg
  3.  https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d372c59cad8fdecb6fa352eac052da5e/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CAkQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEXREad2dhfYixU2FUL5dk45h_CcA
  4. https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/e18558e4a461866fbfc16ebd754566cb/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CAsQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFBSvxVv64tC_3h9qc610PAcZZPmw
  5. https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/e3c100a7fdc3d1bcb8fefafe6f9328ba/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CA8QFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHT7HydeMjUIEpL-RipPK4z8noTag
  6. https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/a2770e237a4828953ccba0a6504d0d8c/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CBEQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGvA8kSjKnXTYZ1bihgjFVCrtrptQ
  7. http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/9f06b16b9ae5d323f382aa1cb8c317eb/pdf
  8. https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/7d9b17d354e76258c7afeed0518423d7/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CBUQFjAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNED8ZXuoCFfMcXrh83dMKe5zG98lA
  9. https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/64e88661ae33b1efa427d739c898cc68/pdf&sa=U&ei=5Y6_T8j3EMXnrAfZi6W5CQ&ved=0CBcQFjAJ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEwJumV8sE0gTg5Wy05PRmSd_qzHw
NB : tolong dipilih yang pid ya....!!!, yang Pdt jangan diambil

"Bedah Plastik"
  1. http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/4300b9c50d33c2b487f8b8c3170c3e7b/pdf 
  2. https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/182a4780e419cd5dc6dcf334cab39fb2/pdf&sa=U&ei=VZK_T__GL4TJrAe0wK3cCQ&ved=0CAcQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGSBZHbQD8M__SxnEMCL9oDZe9X9Q 

Mohon maaf jika salah satu dari link tersebut ada yang tidak dapat di download.
terima kasih telah mengunjungi blog saya

Senin, 17 Oktober 2011

VIKTIMISASI KORBAN PERKOSAAN


VIKTIMISASI KORBAN PERKOSAAN
Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadi peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumannya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.
Salah satu contoh kasus perkosaan adalah yang dialami oleh SB, 43 tahun, warga jalan Puntodewo Selatan, Malang. SB berhasil diperkosa, setelah dicekoki minuman keras. Korban adalah seorang janda, yang diperkosa dua orang. Dua pelakunya, YAS, 27 tahun, warga jalan Kolonel Sugiono, Malang dan AES, 27 tahun, warga jalan Permadi I, Polehan, Malang.
Korban sebelum diperkosa meminum miras terlebih dahulu bersama-sama pelaku, kemudian dia mabuk dan akhirnya tak sadarkan diri. Pelaku tergoda dengan kemolekan tubuh korban hingga nekat memperkosa korban secara bergiliran.
Dalam kasus diatas, korban berperan untuk terjadinya kejahatan. Korban termasuk kategori partisipasif, artinya dia berperan aktif dalam terjadinya kejahatan. Pelaku melakukan kejahatan karena melihat korban melakukan hal-hal yang memancing timbulnya kejahatan. Dalam hal ini korban harus selalu berhati-hati agar tidak menjadi korban.
Kasus perkosaan lain menimpa seorang wanita, yang berinisial D, perkosaan yang dia alami membuat dia pingsan dan koma selama 6 hari. D saat itu tidak membawa identitas atau barang bawaan apapun. Diduga, usai diperkosa, seluruh barang D dirampok. Dalam kasus ini, korban mengalami perkosaan dan perampokan sehingga kerugian yang diderita tidak hanya fisik dan psikis, tetapi juga kerugian material.
Korban perkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bias berulang-ulang kali. Dari berbagai kasus perkosaan, ternyata persentase mereka yang mendapat perawatan pasca perkosaan jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual.
Perkosaan juga menimpa pada gadis berusia 18 tahun. Gadis tersebut ditemukan Warga Dukuh Tegalrejo, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Salatiga, pada tanggal 4 september 2008. Dibagian pelipis korban ada luka pukulan benda tumpul. Gadis tersebut ditemukan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Melihat keadaannya, korban mendapatkan tindak kekerasan secara fisik dan seksual dari pelaku.
Korban perkosaan yang kasusnya paling mengerikan adalah korban perkosaan DOM di Aceh. Traumatis yang berkepanjangan membuat derita tiada henti bagi korban mereka. TPF Pelanggaran HAM dan Pemulihan Aceh Utara yang melakukan investigasi ke wilayah Samalanga. Berbagai kasus menyedihkan ditemukan di sana. Di antaranya tindakan oknum aparat. Di samping penyiksaan fisik yang menimbulkan cacatseumur hidup.
Melihat beberapa kasus di atas, sudah dapat dikatakan bahwa kejahatan perkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapat pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan hukum terhadap korban perkosaannya.
Perkosaan itu sendiri menurut Pasal 285 KUHP adalah “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun”.
Dari bunyi pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan serang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan, sedangkan untuk para laki-laki tidak ada perlindungan hukum terhdap korban perkosaan, sebab laki-laki dianggap bisa membela diri dan tidak akan mendapatkan trauma yang berkepanjangan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terkait perkawinan dengan pelaku.
Karakteristik utama dari tindak pidana perkosaan adalah, bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresifitas (kekerasan) dari seksualitas (the aggressiveexsprssion of aggression) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) agresivitas (sexual expression of aggression). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori sexually assaultive atau sexual coercion.
Mengacu pada karakteristik utama tersebut maka dapat dikembangkan beberapa karakteristik umum perkosaan sebagai berikut:
1)    Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
2)    Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan motivasi seksual semata;
3)    Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalahena melihat korban melakukan hal-hal yang memancing timbulnya kejahatan. dalam ak sadarkan diri. pelaku  kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (passion) dan keinginan semata (desire);
4)    Di lain pihak kepribadian korban perkosaan digambarkan sebagai pribadi yang partisipasif dalam tindak pidana perkosaan itu sendiri. Sikap pribadi yang demikian dikenal dengan istilah victimprecipation;
5)    Kasus perkosaan secara yuridis memiliki karakteristik kasus yang mudah untuk dilakukan penuntutan, namun sulit untuk dapat dibuktikan, bahkan lebih sulit lagi untuk dilakukan pembelaan bagi kepentingan tersangka sekalipun seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di muka siding pengadilan.
Bila dibandingkan dengan karakteristik di atas, di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu cara pandang sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di daerah yang lebih menjungjung tinggi simbol kebapakan atau paternalism akan menghasilkan suatu kondisi di mana pelaku perkosaan semula merasa lebih dominan atas pihak (calon) korban sehingga kemungkinan terjadi power rape. Kemudian sikap ramah tamah orang Indonesia baik kepada orang yang belum rape atau acquaintance rape. Satu hal lagi, yaitu dominasi peran bapak dalam keluarga memungkinkan terjadinya child (sex)-abuse atau marital rape.
IS Susanto bahwa kejahatan kekerasan terhadap wanita, khususnya perkosaan di satu sisi di pandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas social budaya yang justru menyuburkan perkosaan seperti mitos-mitos yang brkaitan dengan jenis kelamin, budaya diskriminatif, budaya tukang sulap, budaya hukum yang tidak adil.
Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:
1.    Korban perkosaan harus wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga laki-laki yang di perkosa oleh wanita;
2.    Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
3.    Persetubuhan di liar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapaidengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan pada korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan perkosaan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan perkosaan oleh pembuat undang-undang.
Melihat pengertian di atas Arif Gosita mengarahkan kepada pengertian perkosaan menurut KUHP, yaitu harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam berlangsungnya tindak pidana perkosaan itu. Namun lebih menekankan bahwa korban perkosaan ini adalah seorang wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun bisa menjadi korban perkosaan.
Mengenai macam-macam perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W. Kusuma, diantaranya sebagai berikut:
1.    Sadistic Rape
Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2.    Angea Rape
Yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan persaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3.    Dononation Rape
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan sperioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4.    Seductive Rape
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak samapai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5.    Victim Precipitatied Rape
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6.    Exploratation Rape
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa ole majikannya sedangkan mpembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

            Dari beberapa jenis perkosaan di atas, ada satu jenis perkosaan yang ternyata korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan perkosaan tersebut, yaitu yang disebut jenis Victim Precipitatied Rape. Perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban,korban berperan aktif dalam terjadinya perkosaan. Sehingga pelaku tidak sepenuhnya salah melainkan korban dianggap bersalah juga.
Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap permpuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yng dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak asasi permpuan.
Pihak korban masih dituntut secara detil untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedy yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa (penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detil.
Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-oalah tidakmemanusiakan, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku. Bahkan penderitaan korban pun harus divisum sebagai alat bukti bahwa memang perkosaan telah terjadi.
Setelah selesai semua tahap penyidikan dan penyelidikan tersebut, setelah semua barang bukti terkumpul, maka keberadaan korban pun menjadi tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan pun lebih focus kepada pelaku, sehingga korban dengan sendirinya menjadi tidak mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggung jawab korban sendiri. Baik itu pemulihan luka maupun penyembuhan dari traumatis akibat perkosaan merupakan tanggug jawab sendiri.
Dalam KUHAP yang diatur adalah bagaimana perlindungan terhadap tersangka dalam menjalankan proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dan perlakuan yang adil dari system peradilan pidana. Korban sama sekali tidak mendapat hak-hak yang semestinya diperoleh sebagai pihak yang paling menderita dari akibat terjadinya kejahatan.
Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.    Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;
2.    Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan;
3.    Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
4.    Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan response dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
5.    Putusan hakim yang di rasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya;
6.    Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menunutunnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya;
7.    Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhdap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.
Dari beberapa faktor yang dikemekakan di atas, ada dua faktor yang lebih mengarahkan kepada pelaku yang menimbulkan terjadinya perkosaan, ketidakmampuan pelaku dalam menahan nafsu seksual dan keinginan pelaku untuk balas dendam. Namun faktor pelaku pun tentu dipengaruhi oleh faktor lain yaitu gaya hidup, mode pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sudah tidak mengindahkan etika ketimuran. Tetapi kemudian kejahatan perkosaan pun tentu tidak akan timbul apabiala adanya kontrol dari masyarakat.

Selasa, 04 Januari 2011

contoh putusan PTUN

P U T U S A N
NOMOR : 05/G/2008/PTUN-JKT.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara
biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut
dibawah ini, dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------
PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS (dalam hal ini diwakili oleh HANDY IRWANTO
SETIAWAN), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT.
RIMBAKAYU ARTHAMAS, berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat
dihadapan Imam Budi Prakoso SH., Notaris Pengganti Yulida
Vincestra SH., oleh karenanya berhak mewakili perseroan
berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. RIMBAKAYU
ARTHAMAS, beralamat di Jalan Elang I RT. 007 RW.001. Kelurahan
Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Palembang, dalam perkara ini
memberi kuasa kepada : M. RUDJITO, SH, LLM., SYAHRIZAL
ZAINUDDIN, SH., DASRIL AFFANDI, SH., MH., dan LILIK
DARWATI SETYADJID, SH., MH., kesemuanya Warga Negara
Indonesia, Advokat-advokat pada R’nR Law Firm beralamat di Plaza
Sentral 19th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2007,
untuk selanjutnya disebut sebagai .......................... PENGGUGAT ;
M E L A W A N : …..
- 2 -
M E L A W A N :
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung
Manggala Wana Bhakti Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,
dalam perkara ini memberi kuasa kepada : SUPARNO, SH.,
KRISNA RYA, SH., MH., SUPARDI, SH., IMAM SETIOHARGO,
SH., dan M. ZAENURI, SH., semuanya Pegawai Departemen
Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : KS.2/Menhut-II/2008, Tertanggal 11 Pebruari 2008, untuk
selanjutnya disebut sebagai ………………………..…... T E R G U G A T ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; ----------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 05/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT. tertanggal 24 Januari 2008 tentang
Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; ------------------------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 05/PEN/2008/PTUN-JKT. tertanggal 24 Januari 2008, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa yang bersangkutan ; ----------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
05/PEN-HS/2008/PTUN-JKT tertanggal 28 Januari 2008 tentang hari
Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 4 Pebruari 2008 ; ------------------
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 05/G/2008/PTUN-JKT.tanggal 21 April 2008 tentang
Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : .......
- 3 -
Nomor : SK. 352/Menhut – II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts – II/1992 tanggal
26 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.
Rimbakayu Arthamas di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; ---------------------
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----------
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan para pihak dipersidangan ; -
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; ----------------------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2008 yang diterima dan
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 9 Januari 2008, dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2008/PTUN-JKT.
sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------
A. DASAR – DASAR GUGATAN.
I. Obyek Gugatan ( Object Van Geschil ).
Bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK. 352/Menhut – II/2007 tanggal 23 Oktober 2007
tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts – II/1992
tanggal 26 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.
Rimbakayu Arthamas di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (“ Keputusan “) ; -
II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.
Bahwa pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana
ditentukan …..
- 4 -
ditentukan oleh undang-undang, karena saat pengajuan gugatan ini belum
lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan a quo oleh
Penggugat, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut ; -------------------------
a. Bahwa Keputusan a quo bertanggal 23 Oktober 2007 dan Penggugat
secara resmi menerimanya pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan
Lembar Tanda Terima dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Produksi up. Bagian Hukum dan Humas Departemen Kehutanan yang
ditandatangani oleh Bimo Kuntjoro sebagai pihak yang menerima ; ---------
b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut ; ----------------------------------
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara.“ ; -------------------------------------------------------
c. Bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi
sebagaimana dikutip :
“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak
hari diterimanya Keputusan Tata Usaha yang digugat. “ ; ----------------------
III. Keputusan …….
- 5 -
III. Keputusan A Quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
Bahwa keputusan a quo telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan a quo adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :
a. Kongkrit, yaitu bahwa Keputusan a quo tidak abstrak, tetapi berwujud
berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang mencabut Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni 1992
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada Penggugat di Provinsi
Daerah Tingkat I Irian Jaya ; -------------------------------------------------------
b. Individual, yaitu bahwa Keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum,
tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada
Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------------
c. Final, yaitu bahwa Keputusan a quo sudah definitive atau tidak
memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat
hukum kepada Penggugat, yaitu nyata-nyata telah menimbulkan kerugian
bagi kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak lagi berhak atas Hak
Pengusahaan Hutan yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 651/Kpts – II/1992 tanggal 26 Juni 1992 sehingga
gugatan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan a quo yang diajukan
oleh …..
- 6 -
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----------------------------------------------------
IV. Keputusan A Quo diterbitkan oleh TERGUGAT dalam Kapasitasnya
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.
Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
yaitu Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kehutanan
sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -------
B. ALASAN – ALASAN GUGATAN.
1. Bahwa Tergugat telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada
Penggugat melalui Keputusan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni
1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu
Arthamas di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun ; --------------------------------------------------------------------
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : SK.352/Menhut-
II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 651/Kpts–II/1992 tanggal 26 Juni 1992 Tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimbakayu Arthamas di
Provinsi …….
- 7 -
Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (“Keputusan”), sebagaimana terbukti
dari Lembar Tanda Terima dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi
up. Bagian Hukum dan Humas Departemen Kehutanan tanggal 2
Nopember 2007 dan ditandatangani oleh Bimo Kuntjoro sebagai pihak yang
menerima ; ------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa akibat dengan adanya Keputusan a quo Penggugat sangat dirugikan
secara financial maupun immaterial selain dari itu sebanyak 177 (seratus
tujuh puluh tujuh) orang karyawan yang bekerja dan menjadi tanggungan
Penggugat terancam terkena Pemutusan Hubungan kerja (PHK) masal,
yang mana sebagian besar dari karyawan-karyawan tersebut adalah
masyarakat lokal Irian Jaya/Papua yang berada disekitar areal HPH
Penggugat, yang berada di Kabupaten Kaimana, Provinsi Irian Jaya Barat ; -
4. Bahwa Keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan,
sebagaimana disebutkan berikut ini :
a. Secara substansi Keputusan a quo melanggar :
1. Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah Repubkik Indonesia
Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
dengan alasan :
Bahwa dasar menimbang pada huruf c dan huruf d Keputusan a quo
dikutip sebagai berikut :
“c. bahwa pada pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 antara
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan Direktur
Utama dan Komisaris PT. Rimbakayu Arthamas, diketahui bahwa
pada ….
- 8 -
pada tanggal 26 Januari 2007 telah terjadi jual beli saham PT.
Rimbakayu Arthamas secara mayoritas” ; -----------------------------
“d. bahwa berdasarkan hal tersebut butir c, PT. Rimbakayu Arthamas
telah memindahtangankan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) tanpa persetujuan tertulis dari Menteri
Kehutanan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007
dan berdasarkan Pasal 133 c dapat dikenakan sanksi pencabutan
IUPHHK-nya,” ; -------------------------------------------------------------
Bahwa Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
Hutan, berbunyi sebagai berikut ; ------------------------------------------
“Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada : pemegang
IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20,….” ; --------------------------------------------------------------------------
Bahwa dasar menimbang Tergugat pada huruf c Keputusan a quo
yang kemudian dijadikan dasar telah terpenuhinya ketentuan Pasal
20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6
Tahun 2007 (“PP Nomor : 6 Tahun 2007”) sebagaimana disebutkan
pada dasar menimbang huruf d Keputusan a quo adalah sangat tidak
berdasar pada hukum dan tidak benar ; -----------------------------------
Menurut …..
- 9 -
Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 6
Tahun 2007 berbunyi ; --------------------------------------------------------
‘Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
pemberi izin”. ; -----------------------------------------------------------------
Penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor : 6 Tahun 2007 berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “dipindah tangankan” dalam ketentuan
ini adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang
izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli. Termasuk
dalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan sebagaimana
yang dapat dilakukan oleh BUMS Indonesia, adalah pengambil alihan
sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya
pengendalian perusahaan” ; -------------------------------------------------
Pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 antara Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan dengan Direktur Utama dan Komisaris PT.
Rimbakayu Arthamas sebagaimana disebutkan pada dasar
menimbang Tergugat pada huruf c Keputusan a quo bukanlah
merupakan perbuatan hukum yang membuktikan telah terjadinya
pengalihan izin atau pengambil alihan sebagian besar atau
seluruh saham PT. Rimbakayu Arthamas sehingga tidaklah
berdasar pada hukum, apabila pertemuan tanggal 16 Agustus 2007
dimaksud dipergunakan oleh Tergugat sebagai dasar pertimbangan
bahwa telah terjadi pemindahtanganan IUPHHK PT. Rimbakayu
Arthamas. Menurut Pasal 20 ayat (1) PP Nomor : 6 Tahun 2007
pemindahtanganan .....
- 10 -
pemindahtanganan IUPHHK dilakukan melalui jual beli yang
tentunya harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli otentik
bukan didasarkan hanya pada sebuah pertemuan yang terjadi
tanggal 16 Agustus 2007 dimaksud ; ---------------------------------------
Bahwa oleh karena Tergugat dalam membuat pertimbangan pada
huruf c dan d tidak didasarkan pada bukti jual beli yang otentik,
padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 Pasal
20 ayat (1) mensyaratkan bahwa pemindahtanganan IUPHHK
dilakukan dengan jual beli bukan dengan sebuah pertemuan, maka
pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin IUPHHK oleh
Tergugat dengan menerbitkan Keputusan a quo jelas merupakan
tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan
yaitu Pasal 133 huruf c PP Nomor : 6 Tahun 2007,
oleh karenanya Keputusan a quo harus dibatalkan atau tidak sah ; ---
2. Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah jo. Pasal 47 dan 48 Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun
2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :
62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia,
dengan alasan:
Bahwa Diktum KEEMPAT Keputusan a quo, dikutip sebagai berikut:
Menugaskan kepada Gubernur Irian Jaya Barat, untuk:------------------
1. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan diktum PERTAMA dan
diktum KEDUA Keputusan ini ; -------------------------------------------
2. Mengawasi .....
- 11 -
2. Mengawasi areal hutan eks Areal Hak Pengusahaan hutan PT.
Rimbakayu Arthamas seluas 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga
ribu) hektar, yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA, sampai ada penetapan lebih
lanjut dari Menteri Kehutanan ; -----------------------------------------
3. Mengurus serta mengawasi barang-barang tidak bergerak di
dalam areal eks Hak Pengusahaan Hutan PT. Rimbakau Arthamas,
yang berdasarkan ketentuan yang berlaku menjadi milik
Pemerintah tanpa ganti rugi, sedangkan terhadap barang-barang
bergerak digunakan sebagai jaminan apabila masih ada
tunggakan atau kewajiban lain kepada Pemerintah ; ----------------
4. Melakukan serah terima barang-barang tidak bergerak
sebagaimana dimaksud angka 3, dengan membuat Berita Acara
Serah Terima dan melakukan pengurusan serta pengawasan.” ; --
Keputusan Diktum KEEMPAT a quo melanggar :
Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut :
Kepala Daerah (dhi. Gubernur) mempunyai tugas dan wewenang :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; ---------------------------
b. mengajukan rancangan Perda ; -----------------------------------------
c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD ; -----------------------------------------------------------------------
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD
kepada …..
- 12 -
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; -------------
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ; -------------------
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ; dan ---------------------------------.
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ; ---------------------------------------
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementrian Negara Republik Indonesia ; ----------------------------------
Pasal 47
Departemen Kehutanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
kehutanan ; ---------------------------------------------------------------------
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Departemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi : ---------------------
a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan
kebijakan teknis di bidang kehutanan ; --------------------------------
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang
tugasnya ; ------------------------------------------------------------------
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi
tanggungjawabnya ; ------------------------------------------------------
d. Pengawasan .....
- 13 -
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ; -----------------------------
e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada presiden ; -----------------------
Berdasarakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 47 dan 48 Peraturan Presiden
Nomor : 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor : 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik
Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, Menteri Kehutanan tidak
berwenang untuk menugaskan Gubernur sebagaimana disebutkan
pada diktum KEEMPAT Keputusan a quo karena antara Menteri
Kehutanan dan Gubernur Irian Jaya Barat bukanlah Instansi
Vertikal penyelenggara pemerintahan di bidang kehutanan
dan Gubernur Irian Jaya Barat tidak mempunyai tugas dan
wewenang untuk menjalankan tugas yang diperintahkan
oleh Menteri Kehutanan. Oleh karena itu Menteri Kehutanan
dalam memutuskan diktum KEEMPAT Keputusan a quo telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh
karenanya Keputusan a quo harus dibatalkan atau tidak sah ; ---------
b. Secara Prosedural Keputusan a quo melanggar :
Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dikutip sebagai berikut :
“(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL,
IUPHHK …..
- 14 -
IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem hutan alam, IUPHHK,
IUPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya,
sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133
dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling
banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan
izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau
dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri ; -------------------------------
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan
tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan
kewajibannya.” ; -------------------------------------------------------------
Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan a quo, Tergugat tidak pernah
memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut kepada
Penggugat, sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 134 ayat (1) dan (2)
PP Nomor : 6 Tahun 2007. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah
melanggar Pasal 134 ayat (1) dan (2) PP Nomor : 6 Tahun 2007 ; -----------
5. Bahwa Keputusan a quo melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AAUPB) atau Good Governance, yaitu :
a. Melanggar asas Kepastian Hukum (rechszekerheidsbeginsel).
Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara
hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan Negara (Pasal 3
angka .....
- 15 -
angka 1 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme) ; ------------------------------------------------------------------------
Terhadap Asas Kepastian Hukum tersebut dapat diuraikan lebih lanjut
berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut :
(i) Unsur “landasan peraturan perundang-undangan”
Bahwa unsur Landasan peraturan perudang-undangan yang
digunakan oleh Tergugat adalah Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan, sebagaimana disebutkan pada bagian
menimbang d Keputusan a quo, yang berbunyi :
“d. bahwa berdasarkan hal tersebut butir c, PT. Rimbakayu Arthamas
telah memindahtangankan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan,
sehingga melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 dan
berdasarkan Pasal 133 c dapat dikenakan sanksi pencabutan
IUPHHK-nya,” ; -------------------------------------------------------------
Bahwa ternyata, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo
didasarkan pada pertimbangan karena adanya pertemuan tanggal
16 Agusutus 2007, padahal pertemuan tersebut bukan merupakan
alasan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat
dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mencabut
Keputusan .....
- 16 -
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal
26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kayu.
Pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 tersebut tidak membuktikan
bahwa telah terjadi pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan kayu (IUPHHK) oleh Penggugat kepada pihak lain,
karena yang dapat membuktikan telah terjadi pemindahtanganan
izin tersebut adalah akta jual beli. Oleh karena itu jelaslah bahwa
Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo tidak berdasarkan
landasan peraturan perundang-undangan” ; ---------------------
(ii) Unsur “ Kepatutan “.
Bahwa Keputusan a quo telah melanggar unsur kepatutan, karena
Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi atas “benar atau tidak”
adanya jual-beli saham secara mayoritas oleh Penggugat
sebagaimana disebutkan pada bagian menimbang huruf c
Keputusan a quo, sedangkan berdasarkan Pasal 134 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan, dalam hal pencabutan izin harus terlebih
dahulu ada prosedur peringatan tertulis sebanyak 3 kali baru bisa
dilakukan. Oleh karena itu jelaslah bahwa Tergugat dalam
menerbitkan Keputusan a quo tidak berdasarkan kepatutan ; --------
(iii) Unsur “ Keadilan “.
Bahwa Keputusan a quo telah melanggar unsur keadilan, terbukti
Tergugat tidak mempertimbangkan hal-hal :
a. Keputusan ……
- 17 -
a. Keputusan a quo sangat sepihak tanpa ada pemeriksaan/
klarifikasi dari Penggugat ; ---------------------------------------------
b. Tidak memperhatikan aspek keuangan karena betapa besarnya
modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam
menjalankan usaha HPH a quo, dengan adanya Keputusan a
quo Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar yaitu
berjumlah Rp 67.680.881.000,- (enam puluh tujuh milyar enam
ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu
rupiah) ; -------------------------------------------------------------------
c. Tidak mempertimbangkan nasib 177 (seratus tujuh puluh tujuh)
orang karyawan yang bekerja pada Penggugat, dengan
Keputusan a quo akan menyebabkan terjadinya PHK masal yang
akan berdampak kepada meningkatnya jumlah pengangguran
dan menambah jumlah orang miskin di Indonesia ; ---------------
b. Melanggar “ Asas Kecermatan “.
Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus
dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar badan
pemerintah sebelum membuat suatu ketetapan wajib meneliti semua
fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang
relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang
diteliti maka keputusan itu tidak cermat ; --------------------------------------
Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan
pihak ketiga, itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka asas kecermatan
mensyaratkan yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar),
sebelum …..
- 18 -
sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan
(Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Gajah Mada University Press, 2005, halaman 274) ; -------------------------
Bahwa dalam penerbitan Keputusan a quo, Tergugat terbukti tidak
meneliti semua fakta yang relevan yang mana dasar menimbang huruf d
Keputusan a quo adalah tidak benar, sehingga keputusan a quo telah
melanggar asas kecermatan ; ----------------------------------------------------
Bahwa dalam penerbitan Keputusan a quo, Tergugat terbukti tidak
memasukan semua kepentingan yang relevan kedalam
pertimbangannya, hal ini terlihat dengan dicabutnya Hak Penguasaan
Hutan (HPH) a quo tentunya akan terjadi PHK masal yang sangat
merugikan karyawan beserta keluarganya ; -----------------------------------
Bahwa dalam penerbitan Keputusan a quo, Tergugat terbukti secara
keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yaitu
kepentingan kreditur, karyawan, bahkan pemerintah sendiri, karena
dengan dicabutnya HPH a quo kewajiban Penggugat untuk membayar
pajak menjadi hilang karena sudah tidak ada produksi kayu dan
berakibat pada berkurangnya penerimaan Negara berupa pajak maupun
bukan pajak ; -----------------------------------------------------------------------
Bahwa dalam penerbitan Keputusan a quo, Tergugat terbukti tidak
mendengar yang berkepentingan karena Keputusan a quo diberikan
tanpa melakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga kali) kepada
Penggugat, sehingga secara tiba-tiba Penggugat dihadapkan pada
Keputusan yang sudah bersifat final ; ------------------------------------------
Dari .....
- 19 -
Dari uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Keputusan a quo
melanggar asas kecermatan ; ----------------------------------------------------
c. Melanggar “Asas Pemberian Alasan”.
Asas pemberian alasan berarti, suatu keputusan harus dapat didukung
oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus M. Hadjon dkk,
Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,
2005, halaman 275) ; -------------------------------------------------------------
Bahwa Keputusan Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat telah
melanggar Pasal 20 ayat (1) PP : Nomor 6 Tahun 2007, yang pada
pokoknya menyebutkan Penggugat telah memindahtangankan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tanpa persetujuan tertulis dari
Menteri Kehutanan, adalah alasan yang tidak benar karena tidak
didukung dengan bukti yang otentik melainkan hanya didasari pada
asumsi atau penafsiran sepihak dari Tergugat, sehingga penerbitan
Keputusan a quo Tergugat telah melanggar asas pemberian alasan ; ----
PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN.
6. Bahwa Keputusan a quo telah menyebabkan keadaan yang sangat mendesak dan
mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan, sebagaimana diuraikan dibawah ini :
1. Kerugian potensi laba yang hilang periode Januari – Oktober 2008 yang dialami
oleh Penggugat lebih kurang berjumlah RP 18.397.412.000; (delapan belas
milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu rupiah);-
2. Kerugian membayar uang gaji / pesangon terhadap 177 (seratus tujuh puluh
tujuh) orang karyawan yang bekerja pada Penggugat apabila dilakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) masal ; ---------------------------------------------
3. Kerugian …..
- 20 -
3. Kerugian terhadap asset-aset Penggugat yang masih berada di areal HPH
berupa alat-alat berat, alat angkut dan mesin industri pengolahan kayu, yang
nilainya sebesar Rp 15.596.740.000,- (lima belas milyar lima ratus sembilan
puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----------------------------
4. Kerugian terhadap biaya operasional dan lain-lain periode November sampai
dengan Desember 2007 sejumlah Rp. 4.333.123.000,- (empat milyar tiga ratus
tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ; ----------------------------
5. Kerugian terhadap penjualan kayu rebah yang tidak terealisir, yang nilainya
sebesar Rp. 29.353.606.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh
tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) ; -----------------------------------------------
6. Kerugian Negara karena Penggugat tidak lagi membayar Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan akan berkurang dan pembayaran pajak
seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan dari karyawan
maupun dari Badan Usaha ; --------------------------------------------------------------
7. Kerugian pihak ketiga atau kreditur karena dengan pencabutan Keputusan a quo
menyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga
atau Kreditur ; ------------------------------------------------------------------------------
Guna menghindari kerugian-kerugian terhadap Penggugat, Karyawan, Negara dan
Pihak Ketiga atau Kreditur serta menghindari PHK masal terhadap 177 (seratus
tujuh puluh tujuh) orang karyawan yang bekerja pada Penggugat, maka
pelaksanaan Keputusan a quo harus ditunda sampai ada Keputusan Pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan sebagai berikut :
a. Berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang …..
- 21 -
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
dikutip sebagai berikut : “Penggugat dapat mengajukan permohonan
agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama
pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai
ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Berdasarkan pasal tersebut Penggugat dapat mengajukan penundaan
pelaksanaan Keputusan a quo ; ------------------------------------------------------
b. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
dikutip sebagai berikut: “Permohonan penundaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) : a.dapat dikabulkan hanya apabila
terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan
kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” ; ----------------
Keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat
dirugikan adalah sebagaimana disebutkan pada butir 6.1 s/d 6.7 diatas ; ----
Berdasarkan hal-hal diatas sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama
ini Penggugat mohon :
I. Dalam Penundaan :
Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan a quo sampai
ada ...
- 22 -
ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta mohon
agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Penetapan
Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: -------------------
SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni 1992
Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimbakayu Arthamas
di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; ------------------------------------------------
II. Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------------------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.
352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni
1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimbakayu
Arthamas di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; -------------------------------
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 651/Kpts-II/1992
tanggal 26 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada
PT. Rimbakayu Arthamas di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; ------------
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; ---------------
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para
pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya
bernama M. RUDJITO, SH., LLM., SYAHRIZAL ZAINUDDIN, SH., dan
DASRIL AFFANDI, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
Nopember .....
- 23 -
Nopember 2007, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap
kuasanya bernama KRISNA RYA, SH.,MH., SUPARDI, SH., dan M. ZAENURI,
SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.2/Menhut-II/2008, tertanggal
11 Pebruari 2008 ; -----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 18 Pebruari
2008, sebagai berikut :
I. Dalam Eksepsi.
Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ; -----------------
1. Bahwa berdasarkan bukti – bukti antara lain :
a. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rimba Kayu
Arthamas tanggal 6 September 2006 yang memutuskan memberikan
persetujuan penjualan dan penyerahan sebanyak 45.000 lembar
saham senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah)
kepada PT. Garbapati Prakarsa ;---------------------------------------------
b. Akta pernyataan Nomor : 4 tanggal 22 Januari 2007, yang
menyatakan bahwa Kim Johanes Mulia (Direktur Utama PT.
Garbapati Prakarsa) akan mengambil seluruh saham (akuisisi saham)
PT. Rimba Kayu Arthamas ; --------------------------------------------------
c. Surat Direktur Utama PT. Rimba kayu Arthamas Nomor :
01/RKA/Um/II/2007 tanggal 22 Januari 2007 kepada Menteri
Kehutanan perihal Permohonan pengambilalihan seluruh saham
(akuisisi saham) dari PT. Rimbakayu Arthamas telah dijual kepada
pihak lain (PT. Garbapati Prakarsa), yang menyebabkan terjadinya
peralihan .....
- 24 -
peralihan pengendalian perusahaan ; ------------------------------------------
Telah terjadi pengalihan saham dari PT. Rimba Kayu Arthamas kepada
pihak lain tanpa persetujuan dari Tergugat, selaku Pemberi Ijin
sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor :
6 Tahun 2007 jo. Peraturan pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 ; ---------
2. Bahwa telah terjadi pengalihan saham yang dilakukan oleh PT. Rimba
Kayu Arthamas kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan dari
Menteri Kehutanan (Tergugat), dan hal ini telah melanggar ketentuan
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 ; ---------
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Direksi baru tersebut tidak
berwenang mewakili perseroan untuk melakukan gugatan kepada
Penggugat. Karena pengalihan saham telah melanggar ketentuan
peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sehingga Direksi yang
terbentuk tidak dapat mewakili perseroan untuk melakukan gugatan
(prematur) ; -------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian Penggugat, tidak mempunyai kapasitas hukum untuk
melakukan gugatan, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima. Berkenaan dengan hal tersebut Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim yang menangani perkara a.quo untuk menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ; ----------------------------------------------------
II. Dalam Pokok Perkara.
1. Dengan ini Tergugat sampaikan bahwa segala uraian yang disampaikan
dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan bagian dalam eksepsi terdahulu ; -------------------------------------
2. Bahwa ........
- 25 -
2. Bahwa dengan ini Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang
disampaikan dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui
kebenarannya ; ---------------------------------------------------------------------
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-
II/1992 tanggal 26 Juni 1992, PT. Rimba kayu Arthamas (Penggugat)
telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/sekarang Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam seluas
373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu) hektar, yang terletak pada
kelompok hutan Sungai Sebyar-Sungai Stenkool di Propinsi Irian Jaya
(sekarang Propinsi Irian Jaya Barat) ; ------------------------------------------
4. Sdr. Mahmudi Husin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dengan surat
Nomor : 0156/MH-PL/XI/06 tanggal 07 Nopember 2006 antara lain
menyatakan bahwa PO. Suwandi (Dirut PT. Rimbakayu Arthamas) akan
menjual saham – saham dan bahkan seluruh aset – aset PT. Prabu
Alaska (termasuk HPH PT. Rimbakayu Arthamas) ; --------------------------
5. Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
Rimbakayu Arthamas tanggal 6 September 2006 diputuskan memberikan
persetujuan penjualan dan penyerahan sebanyak 45.000 lembar saham
senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) kepada
PT. Garbapati Prakarsa ; ---------------------------------------
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor : 4 tanggal 22 Januari 2007,
menyatakan bahwa Kim Johanes Mulia (Direktur Utama PT. Garbapati
Prakarsa) akan mengambil selurus saham (akuisisi saham) PT. Rimba
Kayu Arthamas ; -------------------------------------------------------------------
7. PT. Rimba ........
- 26 -
7. PT. Rimbakayu Arthamas (Penggugat) dengan surat Nomor :
01/RKA/Um/II/2007 tanggal 22 Januari 2007 kepada Menteri Kehutanan
telah mengajukan permohonan pengambil alihan seluruh saham (akuisisi
saham) dari PT. Rimbakayu Arthamas kepada PT. Garbapati Prakarsa ; --
8. Menteri Kehutanan/Tergugat dengan surat Nomor : S.163/Menhut-
VI/2007 tanggal 26 Januari 2007 kepada PT. Rimba Kayu Arthamas
menyatakan menolak/tidak menyetujui permohonan pengambilalihan
saham (aquisisi saham) yang dimohon tersebut ; ----------------------------
9. Guna memenuhi asas audi et alteram partem, Tergugat melalui
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan surat
Nomor : Un. 163/VI/Set-3/2007 tanggal 13 Agustus 2007 telah
mengundang Komisaris dan Direksi PT. Rimbakayu Arthamas untuk hadir
pada tanggal 16 Agustus 2007 guna klarifikasi atas permasalahanpermasalahan
pengelolaan IUPHHK PT. Rimbakayu Arthamas ; -----------
10. Pada pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 tersebut yang dihadiri antara
lain oleh Komisaris, Pjs. Direktur Utama dan Pjs. Direktur PT. Rimba
Kayu Arthamas terungkap bahwa sebagian besar saham PT. Rimba Kayu
Arthamas telah dijual kepada Pihak lain, yang menyebabkan terjadinya
peralihan pengendalian perusahaan ; -------------------------------------------
11. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa ijin pemanfaatan
hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah
mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan ; -----------------------------
Dalam .......
- 27 -
Dalam Penjelasan Pasal 20 tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan
“dipindahtangankan” dalam ketentuan ini adalah terbatas pada pengalihan
ijin pemanfaatan dari pemegang ijin kepada pihak lain yang dilakukan melalui
jual beli. Termasuk pengertian pemindahtanganan ijin pemanfaatan,
sebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMS Indonesia, adalah
pengambialihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat
beralihnya pengendalian perusahaan ; -----------------------------------------------
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah
Nomor : 6 Tahun 2007, ditentukan bahwa pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut di atas,
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin ; --------------------
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan dengan
Keputusan Nomor : 352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007
mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992
tanggal 26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan
kepada PT. Rimba Kayu Arthamas di Propinsi Daerah Tingkat I Irian
Jaya; ---------------------------------------------------------------------------------
14. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata
Usaha Negara obyek gugatan a. quo sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ------------------------------
15. Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam memori
gugatannya dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut ; -------------------
a. Dalil Penggugat pada halaman 4 sampai dengan 6 memori gugatan
yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN
a. quo ......
- 28 -
a.quo bertentangan dengan Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah
No. 6 tahun 2007 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :
1) Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Rimbakayu Arthamas tanggal 6 September 2006, Direksi PT.
Rimbakayu Arthamas telah memutuskan memberikan persetujuan
penjualan dan penyerahan sebanyak 45.000 lembar saham senilai
Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) kepada
PT. Garbapati Prakarsa ; --------------------------------------------------
2) Berdasarkan Akta Pernyataan nomor : 4 tanggal 22 Januari 2007,
menyatakan bahwa Kim Johanes Mulia (Direktur Utama PT.
Garbapati Prakarsa) akan mengambil seluruh saham (akuisisi
saham) PT. Rimbakayu Arthamas ; -------------------------------------
3) PT. Rimba Kayu Arthamas (Penggugat) dengan surat Nomor :
01/RKA/Um/II/2007 tanggal 22 Januari 2007 kepada Menteri
Kehutanan telah mengajukan permohonan pengambilalihan
seluruh saham (akuisisi saham) dari PT. Rimba Kayu Arthamas
kepada PT. Garbapati Prakarsa ; ----------------------------------------
4) Menteri Kehutanan/Tergugat dengan surat Nomor : S.
163/Menhut-VI/2007 tanggal 26 Januari 2007 kepada PT.
Rimbakayu Arthamas menyatakan menolak/tidak menyetujui
permohonan pengambil alihan saham (akuisisi saham) yang
dimohon tersebut ;---------------------------------------------------------
5) Pada pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 tersebut yang dihadiri
antara lain oleh Komisaris, Pjs. Direktur Utama dan Pjs. Direktur
PT. Rimba ........
- 29 -
PT. Rimbakayu Arthamas terungkap bahwa sebagian besar saham
PT. Rimba Kayu Arthamas telah dijual kepada Pihak lain, yang
menyebabkan terjadinya peralihan pengendalian perusahaan ; ----
6) Bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut, maka Penggugat telah
melakukan pengalihan saham (akuisisi saham) kepada PT.
Garbapati Prakarsa tanpa mendapat persetujuan dari Menteri
Kehutanan (Tergugat),sehingga perbuatan Penggugat tersebut
telah melanggar Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor :
6 tahun 2007 ; -------------------------------------------------------------
7) Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007
menentukan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan ijin
dikenakan kepada Pemegang IUPHHK (dulu HPH) dalam hutan
alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20, dan berdasarkan
ketentuan tersebut dan dengan melihat fakta-fakta tersebut di
atas, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :
352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang mencabut
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu
Arthamas di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; ------------------
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN
obyek gugatan a.quo, tidak bertentangan dengan Pasal 133 huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2007 ; ---------------------------
b. Dalil .......
- 30 -
b. Dalil Penggugat pada angka 2 halaman 6 sampai dengan 8 memori
gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan
Tata Usaha Negara a.quo bertentangan dengan Pasal 25 Undang-
Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.
Pasal 47 dan 48 Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005
sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 62
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan ; ---------------------------
1) Penggugat sama sekali tidak memahami ketentuan Undang-
Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan telah mendistorsi ketentuan karena hanya menyebut Pasal 25
Undang-Undang tersebut, dan menganggap bahwa Diktum
keempat Keputusan Tata Usaha Negara a. quo telah melanggar
dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun
2004 ; ------------------------------------------------------------------------
2) Bahwa sesuai Pasal 25 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Kepala Daerah
antara lain melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ------------
3) Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32
tahun 2004 ditentukan bahwa dalam urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) diluar urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (3) (politik luar negeri,
pertahanan .......
- 31 -
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan
agama), Pemerintah dapat :
a) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan ; ---
b) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur
selaku wakil Pemerintah ; --------------------------------------------
c) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah
dan/atau pemerintahan desa berdasarkan atas tugas
pembantuan ; ----------------------------------------------------------
4) Karena urusan di bidang kehutanan tidak termasuk dalam urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004, maka dalam rangka pelaksanaan
Keputusan TUN obyek gugatan a.quo Pemerintah (dhi. Menteri
Kehutanan/Tergugat) dapat melimpahkan sebagian urusan
dibidang kehutanan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah
yang ada di daerah ; ------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan
TUN a.quo tidak bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang
Nomor : 32 Tahun 2004 ; ----------------------------------------------------
c. Dalil Penggugat pada huruf b halaman 8 s/d 9 memori gugatan yang
menyatakan bahwa penerbitan Keputusan a.quo bertentangan
dengan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2004
adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan ; ---------------------------
1) pada dasarnya maksud adanya peringatan adalah untuk
melaksanakan asas audi et alteran parterm ; -------------------------
2) bahwa .......
- 32 -
2) bahwa sebelum menerbitkan Keputusaan TUN a.quo, guna
pelaksanaan asas tersebut, Tergugat melalui Sekretaris Direktorat
Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan surat Nomor : Un.
163/VI/Set-3/2007 tanggal 13 Agustus 2007 telah mengundang
Komisaris dan Direksi PT. Rimbakayu Arthamas untuk hadir pada
tanggal 16 Agustus 2007 guna klarifikasi atas permasalahan
permasalahan pengelolaan IUPHHK PT. Rimba Kayu Arthamas ; --
3) Bahwa dari penjelasan Penggugat dalam pertemuan tersebut,
ternyata telah terjadi pengambilalihan seluruh saham PT. Rimba
Kayu Arthamas kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri
Kehutanan, sehingga tidak perlu lagi diberikan peringatan 3 (tiga)
kali ; -------------------------------------------------------------------------
4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan
pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan, ketentuan Pasal 134 ayat (1) diubah yang intinya bahwa
Pencabutan ijin akibat pelanggaran Pasal 20 dikecualikan untuk
diberikan peringatan sebanyak 3 kali ; ---------------------------------
5) Di samping itu tidak diberikannya peringatan 3 kali juga
dimaksudkan untuk menghindari kerugian Negara yang lebih
besar yang kemungkinan terjadi atas tindakan-tindakan oleh
Penggugat yang tidak sesuai dengan pengelolaan hutan alam
produksi secara lestari, mengingat selama ini kinerja
Penggugat .......
- 33 -
Penggugat dalam pengelolaan hutan banyak melakukan
pelanggaran; ---------------------------------------------------------------
d. Dalil Penggugat pada angka 5 halaman 9 sampai dengan 12 memori
gugatan yang pada intinya penerbitan Keputusan TUN a.quo
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan sebagai berikut ; --------
1) Tidak melanggar asas kepastian hukum, karena dalam Amar
KETIGA angka 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
651/Kpts-II/92 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pemberian HPH
kepada PT. Rimba Kayu Arthamas sudah jelas ditentukan bahwa
PT. Rimba Kayu Arthamas sebagai Pemegang HPH tidak dapat
memindahtangankan HPH kepada Pihak Lain tanpa persetujuan
Menteri Kehutanan ; -------------------------------------------------------
Disamping itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku yaitu Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007, ditentukan bahwa Ijin
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 (antara lain
IUPHHK) dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari pemberi ijin ; -------------------------------------------------
Karena faktanya Penggugat telah mengalihkan seluruh atau
sebagian saham kepada Pihak lain sebelum atau tanpa mendapat
persetujuan dari Menteri Kehutanan (selaku pemberi ijin), maka
untuk menjamin kepastian hukum, berdasarkan Pasal 133 huruf
c PP......
- 34 -
c PP Nomor : 6 Tahun 2007, Tergugat menerbitkan Keputusan
Tata Usaha Negara obyek gugatan a.quo ; ----------------------------
Dengan demikian tidak bertentangan dengan asas kepastian
hukum ; ---------------------------------------------------------------------
2) Tidak melanggar asas kecermatan, karena penerbitan Keputusan
Tata Usaha Negara obyek gugatan a.quo telah didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping itu Tergugat juga telah mempertimbangkan masukanmasukan
dari pihak lain antara lain ; -----------------------------------
- Surat Sdr. Pietje Leiwakabessy (tokoh masyarakat Papua asal
Kaimana/Mariasi) Nomor : 02/P/L/II/2007 tanggal 27 Februari
2007 kepada Presiden R.I ; --------------------------------------------
- Surat Para Kepala Desa dan Kepala Dusun di Bintuni tanggal 15
Februari 2007 kepada Menteri Kehutanan ; -------------------------
- Surat Kepala suku Besar Mogoi/Mayado dan Tokoh masyarakat
desa Mayado kepada Menteri Kehutanan ; --------------------------
Yang pada intinya ketiga surat tersebut mohon agar Ijin HPH an.
PT. Rimbakayu Arthamas dicabut, karena tidak memberikan
kontribusi kepada masyarakat ; -----------------------------------------
Di samping itu PT. Rimba Kayu Arthamas juga telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran antara lain ; ---------------------------------
- Temuan Tim bahwa Penggugat memasukkan alat berat
dengan tidak melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Propinsi Irian Jaya ; ------------------------------------
- Kepala ........
- 35 -
- Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Teluk Bintuni masing–masing dengan surat No. 522.2/18
tanggal 6 Pebruari 2007, Nomor : 522.2/17 tanggal 6 Februari
2007, Nomor : 522.2/03 tanggal 8 Januari 2007,
memerintahkan kepada PT. Rimbakayu Arthamas untuk
menghentikan sementara kegiatan ; -------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan
Tata Usaha Negara a.quo tidak bertentangan dengan asas
kecermatan ; ---------------------------------------------------------------
3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a.quo tidak melanggar
asas pemberian alasan, karena jelas bahwa alasan dicabutnya ijin
HPH/IUPHHK atas nama PT. Rimbakayu Arthamas/Penggugat
adalah Penggugat telah mengalihkan ijinnya kepada pihak lain
tanpa persetujuan Menteri Kehutanan, sehingga melanggar
ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c PP Nomor : 6
Tahun 2007 ; ---------------------------------------------------------------
Dari uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha
Negara obyek gugatan a. quo tidak melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ; ----------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim
yang menangani perkara a. quo untuk menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ; ---------------------------------------------------------------------------
III. Dalam Permohonan Penundaan.
Terhadap .......
- 36 -
Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara obyek gugatan a.quo yang diajukan Penggugat dalam gugatannya
pada angka 6 halaman 13 dan 14, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut
tetap dilaksanakan ; -------------------------------------------------------------
2. Bahwa alasan kerugian potensi laba adalah tidak benar karena hal
tersebut sifatnya prediksi (tidak factual) sehingga tidak dapat dijadikan
dasar untuk melakukan penundaan ; -----------------------------------------
3. Kerugian-kerugian lain yang disampaikan Penggugat berupa biaya
operasional dan tidak terealisirnya penjualan kayu rebah, pada
dasarnya merupakan kerugian akibat kesalahan Penggugat sendiri
yang mengalihkan ijin kepada pihak lain, yang berarti melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat dan
dijadikan pertimbangan untuk melakukan penundaan ; -------------------
4. Terhadap aset baik barang bergerak berupa alat berat, alat angkut dan
mesin industri pengolahan kayu digunakan sebagai jaminan atas
pelunasan kewajiban finansial kepada Negara yang belum terpenuhi,
artinya jika tidak terdapat kewajiban finansial uang belum terpenuhi
maka aset tersebut kembali ke perusahaan. Dengan demikian tidak
ada .....
- 37 -
ada kerugian Negara atas penerbitan keputusan Tata Usaha Negara
a.quo; ----------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terdapat kepentingan
mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5
tahun 1986, sehingga Tergugat dengan tegas menolak permohonan
penundaan yang disampaikan Penggugat tersebut ; ---------------------------
Berdasarkan uraian baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam
penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
yang menangani perkara a.quo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan
sengketa Tata Usaha Negara in litis, sebagai berikut ; ---------------------------------
1. Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat ; ----------------------------------------------------------
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----------------------------
2. Dalam Penundaan :
- Menolak permohonan penundaan yang disampaikan Penggugat ; ---------------
3. Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ---------------------------------------
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; --------------------
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 25 Pebruari 2008, dan atas
Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal
10 Maret 2008 ; -----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang
diberi .......
- 38 -
diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah
dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah sebagai berikut :
1. Bukti P - 1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.352/Menhut-II/2007
tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni
1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.
RIMBAKAYU ARTHAMAS di Propinsi Daerah Tingkat I Irian
Jaya. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----------------------------
2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992
tanggal 26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Kepada PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS di Propinsi Daerah
Tingkat I Irian Jaya. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ------------
3. Bukti P - 3 : Lembar Tanda Terima dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Produksi up. Bagian Hukum Departemen Kehutanan tentang
Salinan Asli Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : -------------
SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007, diterima
oleh PENGGUGAT tanggal 2 Nopember 2007. (Fotocopy dari
fotocopy); ---------------------------------------------------------------
4. Bukti P - 4 : Akta Pendirian PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS, Nomor : 80
tanggal 25 Oktober 1989, Yang dibuat dihadapan Adlan
Yulizar, SH, Notaris di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-
5. Bukti P - 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS
Nomor : ……..
- 39 -
Nomor : 06 tanggal 28 Desember 2006, dibuat dihadapan
Imam Budi Prakoso, SH, Pengganti Yulida Vincestra, SH,
Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --------------
6. Bukti P - 6 : Daftar Karyawan PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS, berjumlah 177
orang, terbagi atas 15 orang di Jakarta dan 162 di Teluk
Bintuni. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ---------------------------
7. Bukti P - 7 : Perhitungan Kerugian PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS dengan
jumlah total kerugian sebesar Rp. 67.680.881.000,-. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ; --------------------------------------------------
Bukti P-7.1 : Kerugian terhadap biaya operasional periode November s/d
Desember 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----------------
Bukti P-7.2 : Kerugian potensi laba yang hilang periode Januari s/d Oktober
2008. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ------------------------------
Bukti P-7.3 : Kerugian terhadap Penjualan kayu rebah yang tidak terealisir.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -------------------------------------
Bukti P-7.4 : Kerugian terhadap aset-aset PENGGUGAT. (Fotocopy sesuai
dengan asli) ; ----------------------------------------------------------------
8. Bukti P - 8 : Surat dari Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya
Barat, Kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
(BPK) Departemen Kehutanan, Nomor : 522.1/03 tanggal 2
Januari 2007, Perihal : Hasil Penilaian terhadap PT.
RIMBAKAYU ARTHAMAS selama beroperasi. (Fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----------------------------------------------------------
9. Bukti P- 9 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi
Irian Jaya ......
- 40 -
Irian Jaya Barat Nomor : KEP-522.1.023 tanggal 10 Februari
2007, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan
Pengusahaan Hutan tahun 2007 An. PT. RIMBAKAYU
ARTHAMAS. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --------------------
10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Serta Pemanfaatan Hutan. (Fotocopy) ; -------------------------
11. Bukti P-11 : Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. (Fotocopy) ; ---------------------------------
12. Bukti P-12 : Peraturan Presiden RI Nomor : 62 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementrian Negara RI. (Fotocopy) ;-----------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy suratsurat
yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, telah dimeteraikan dengan
cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : ----------------------------------------------
1. Bukti T-1 : Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan. (Fotocopy) ; -------------------------------------
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007
tentang …….
- 41 -
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. (Fotocopy) ; ---------------------
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 (Fotocopy) ; ------------
4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/KPTS-II/1992
tanggal 26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Kepada PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS. (Fotocopy dari
fotocopy) ; ----------------------------------------------------------------
5. Bukti T-5 : Surat dari Mahmudi Husin, SH, Advokat dan Konsultan Hukum
Nomor : 0156/MH-PL/XI/06 tanggal 07 Nopember 2006
(Fotocopy dari fotocopy) ; ----------------------------------------------
6. Bukti T-6 : Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
RIMBAKAYU ARTHAMAS tanggal 6 September 2006. (Fotocopy
dari fotocopy) ; -----------------------------------------------------------
7. Bukti T-7 : Akta Pernyataan Nomor : 4 tanggal 22 Januari 2007. (Fotocopy
dari fotocopy) ; -----------------------------------------------------------
8. Bukti T-8 : Surat PT. RIMBAKAYU ARTHAMAS Nomor : 01/RKA/Um/II/2007
tanggal 22 Januari 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --------
9. Bukti T-9 : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 163/Menhut-VI/2007
tanggal 26 Januari 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --------
10. Bukti T-10 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : Un. 163/VI/Set-3/2007 tanggal 13 Agustus 2007.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; ---------------------------------------
11. Bukti T-11 : Surat dari Sdr. Pietje Leiwakabessy (tokoh masyarakat Papua
asal Kaimana/Mariasi) Nomor : 02/P/L/II/2007 tanggal 27
Pebruari .......
- 42 -
Pebruari 2007. (Fotocopy dari fotocopy) ; --------------------------
12. Bukti T-12 : Surat para Kepala Desa dan Kepala Dusun di Bintuni tanggal 15
Pebruari 2007. (Fotocopy dari fotocopy) ; ---------------------------
13. Bukti T-13 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 522.2/03 tanggal 8 Januari
2007. (Fotocopy dari fotocopy) ; --------------------------------------
14. Bukti T-14 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 522.2/17 tertanggal 6
Pebruari 2007. (Fotocopy dari fotocopy) ; ---------------------------
15. Bukti T-15 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 522.2/18 tertanggal 6
Pebruari 2007. (Fotocopy dari fotocopy) ; ---------------------------
16. Bukti T-16 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2007
tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni
1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.
RIMBAKAYU ARTHAMAS. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --------
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah
mengajukan Kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 7 April
2008 ; -------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk
kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -------------------------
Menimbang, ......
- 43 -
Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa
lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; ----------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas ; -------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon
pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007
tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992
tanggal 26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT.
RIMBAKAYU ARTHAMAS di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; ---------------------
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap
gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 18 Pebruari
2008 ; -------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa eksepsi ini bukanlah eksepsi yang harus diputus
sebelum pemeriksaan perkara, oleh karena itu eksepsi ini akan dipertimbangkan
dalam putusan ini sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dengan
pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa isi selengkapnya eksepsi yang diajukan Tergugat
tersebut adalah sebagai berikut :
Menimbang ......
- 44 -
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat
tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa hasil Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rimbakayu
Arthamas tanggal 6 September 2006, memutuskan memberikan persetujuan
penjualan dan penyerahan sebanyak 45.000 lembar saham senilai Rp.
45.000.000.000,- (Empat puluh lima miliar rupiah) kepada PT.Garbapati
Prakarsa ; -----------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa adanya Akta Pernyataan Nomor :4 tanggal 22 Januari 2007, yang
menyatakan bahwa Kim Johanes Mulia (Dir. Utama PT. Garbapati Prakarsa)
akan mengambil seluruh saham (akuisisi saham) PT. Rimbakayu Arthamas ; ---
3. Surat Direktur Utama PT. Rimbakayu Arthamas Nomor : 01/RKA/Um/II/2007
tanggal 22 Januari 2007 kepada Menteri Kehutanan perihal Permohonan
pengambil-alihan seluruh saham (akuisisi) dari Penggugat kepada PT.
Garbapati Prakarsa ; -----------------------------------------------------------------------
4. Bahwa adanya pertemuan tanggal 16 Agustus 2007, yang dihadiri antara lain
Komisaris, Pjs.Direktur Utama dan Pjs.Direktur PT. Rimbakayu Arthamas yang
mengungkapkan bahwa sebagian besar atau seluruh saham-saham PT.
Rimbakayu Arthamas telah dijual kepada pihak lain (PT. Garbapati Prakarsa) ; -
5. Bahwa menurut Tergugat telah terjadi pengalihan sebagian saham atau seluruh
saham milik Penggugat kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Tergugat
selaku pemberi ijin sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun
2008 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa ......
- 45 -
6. Bahwa Direksi baru tersebut tidak berwenang mewakili perseroan untuk
melakukan gugatan kepada Tergugat, karena pengalihan saham telah
melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
sehingga Direksi yang terbentuk tidak dapat mewakili perseroan untuk
melakukan gugatan (premature), sehingga dengan demikian tidak mempunyai
kapasitas hukum untuk melakukan gugatan, sehingga gugatan tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima ; -------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam
Repliknya tanggal 25 Pebruari 2008 telah melakukan sanggahan yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan
Terbatas yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dan telah diganti dengan kepada Undang-Undang Nomor :
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta tunduk kepada Anggaran
Dasar dan Perubahan-perubahannya, maka untuk bertindak didalam dan diluar
pengadilan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas diwakili
oleh Direkturnya sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar
PT. Rimbakayu Arthamas ; ---------------------------------------------------------------
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada
prinsipnya Penggugat menolak secara tegas karena Penggugat baru melakukan
persetujuan/rencana penjualan sebagian atau seluruh saham-sahamnya
kepada pihak lain ; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang tertuang dalam jawaban
Tergugat dan Replik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi ....
- 46 -
eksepsi Tergugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dikatakan
memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan
sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan
untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam
perkara aquo, maka sesuai dengan asas hukum no interest no action (tidak ada
kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH. dalam
bukunya yang berjudul ” Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ” Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman
37-40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum
Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :
1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh Hukum terhadap nilai
yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; ---------------
b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan ; -------------------------------------------------
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan
suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah pihak yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23
Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan .....
- 47 -
Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu Arthamas di Propinsi Daerah Tingkat I
Irian Jaya (Bukti P-1=T-16) ; ----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Handy Irwanto Setiawan selaku Direktur PT.
Rimbakayu Arthamas mempunyai kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan
dalam perkara a quo berdasarkan :
1. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan terbatas menyatakan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; -----------------------------------
2. Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham tanggal 18 Desember
2006, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat yang
dibuat dihadapan Imam Budi Prakoso, SH., Notaris Pengganti Yulida
Vincestra, SH. (BUkti P-5) ; ----------------------------------------------------
3. Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar PT. Rimbakayu Arthamas pada
prinsipnya menyatakan Direktur Utama mewakili Direksi dan
karenanya mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat Perseroan
pada pihak lain, atau pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan
segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang
mengenai pemilikan, ….. ; ------------------------------------------------------
4. Pasal 11 Ayat (3) Anggaran Dasar PT. Rimbakayu Arthamas pada
prinsipnya menyatakan sebagai berikut : “ Para Direktur baik bersamasama
maupun masing-masing membantu Direktur Utama dan jikalau
Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, hal mana tidak perlu
dibuktikan …..
- 48 -
dibuktikan terhadap pihak lain, maka perseroan diwakili oleh salah
seorang Direktur, yang dalam demikian itu mempunyai wewenang
sama dengan Direktur Utama (Bukti P-4) ; ----------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim
menemukan fakta hukum bahwa Penggugat yang diwakili oleh Direktur PT.
Rimbakayu Arthamas (Handy Irwanto Setiawan) mengajukan gugatan perkara a
quo mempunyai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta sehubungan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam
perkara a quo ; ---------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut
hemat Majelis Hakim Pihak Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakn batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi
obyek sengketa dalam perkara ini terbukti Penggugat merasa kepentingannya
dirugikan sehingga Penggugat jelas mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan
kepentingan sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara a quo dan
memenuhi ….
- 49 -
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan
mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan tidak
terbukti, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----------
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan
ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai
pokok perkara sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang dimohon pembatalannya
atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang
pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26
Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu
Arthamas di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan P-12, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah
mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti T-1
sampai …..
- 50 -
sampai dengan T-16, yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita
Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan
ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat Jawabannya tertanggal 18
Februari 2008 maupun dalam surat Dupliknya tertanggal 10 Maret 2008, bantahan
Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan
Penggugat yang menyatakan kesewenang-wenangan Tergugat menerbitkan
Keputusan in litis. Selanjutnya dikatakan bahwa Keputusan in litis diterbitkan
dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa adanya Surat dari saudara Mahmudin Husin, SH., Advocat dan Konsultan
Hukum dengan Surat Nomor : 0156/MH-PL/XI/06 tanggal 07 Nopember 2006
yang menyatakan bahwa Penggugat akan menjual saham-saham dan bahkan
seluruh aset-aset PT. Prabu Alaska (termasuk HPH PT. Rimbakayu Arthamas) ; --
- Bahwa berdasarkan Notulen RUPS Luar Biasa PT. Rimbakayu Arthamas tanggal 6
September 2006 diputuskan memberikan persetujuan penjualan dan penyerahan
sebanyak 45.000 lembar saham senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima
milyar rupiah) kepada PT. Garbapati Prakarsa ; -----------------------------------------
- Bahwa Penggugat dengan Surat Nomor : 01/RKA/UM/II/2007 tanggal 22 Januari
2007 kepada Menhut telah mengajukan permohonan pengambil alihan seluruh
saham (akuisisi saham) dari Penggugat kepada PT. Garbapati Prakarsa) ; ---------
- Bahwa Tergugat dengan Surat Nomor : S.163/Menhut-VI/2007 tanggal 26
Januari 2007 kepada Penggugat menyatakan menolak/tidak menyetujui
permohonan pengambil alihan saham (akuisisi saham) yang dimohon tersebut ; -
- Bahwa ....
- 51 -
- Bahwa pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 dihadiri oleh Komisaris, Pjs. Dirut
dan Pjs. Direktur PT. Rimbakayu Arthamas terungkap bahwa sebagian besar
saham Penggugat telah dijual kepada pihak lain yang menyebabkan terjadinya
peralihan pengendalian perusahaan ; -----------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 5 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun
2007 ditentukan bahwa Ijin Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19
Dapat dipindah-tangankan setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehutanan; ------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor :
6 Tahun 2007, ditentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat
(1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas dikenakan Sanksi Administratif berupa
pencabutan Ijin ; -----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah seluruh dalildalil
gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji kebenaran
dalil-dalil pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam
persidangan, dengan alasan pengujian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan
b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ------------------------
Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang
Nomor : 9 Tahun 2004 adalah merupakan instrumen Yuridis bagi Hakim untuk
melakukan pengujian apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat
yuridis atau bukan. Kewenangan Hakim dalam hal ini bersifat Dominis Litis artinya
tidak saja terbatas pada bukti yang diajukan para pihak, oleh karena itu diperlukan
kearifan .....
- 52 -
kearifan Hakim untuk menguji secara seksama. Oleh karena itu pula Hakim tidak
terikat hanya menguji berdasarkan alasan-alasan pembatalan Keputusan yang
didalilkan Penggugat yaitu adanya kesewenang-wenangan Tergugat sebagaimana
didalilkan dalam gugatannya, melainkan Hakim mempunyai kewenangan untuk
melakukan segala aspek pengujian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yaitu pengujian yang meliputi :
1. Apakah Keputusan in litis diterbitkan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, atau ; ---------------------------------------
2. Apakah Keputusan in litis telah diterbitkan bertentangan dengan Azas-Azas
Umum Pemerintahan Yang Baik ; ---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9
Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa Surat dari Mahmudin,
SH. Advocat dan Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa PO Suwandi selaku
Dirut PT. Rimbakayu Arthamas akan menjual saham-saham dan bahkan seluruh
asset-aset PT. Prabu Alaska (termasuk HPH Penggugat) hanyalah pernyataan
sepihak dari saudara Mahmudin, SH., dan menurut Majelis Hakim Surat tersebut
tidak ada relevansinya dengan diterbitkannya Obyek Sengketa dalam perkara a
quo ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6, T-7, T-8, dan T-9 pada
prinsipnya .....
- 53 -
prinsipnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat akan melakukan
pengalihan sebagian atau seluruh saham-sahamnya kepada PT. Garbapati
Prakarsa, dan menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti tersebut bukanlah
merupakan perbuatan pengambil alihan sebagian atau seluruhnya saham (akuisisi
saham) Penggugat kepada PT. Garbapati Prakarsa, karena bukti-bukti tersebut
faktanya menyatakan hanyalah baru rencana dari Penggugat untuk
melakukan pengalihan penjualan sebagian atau seluruh saham-saham Penggugat
kepada PT. Garbapati Prakarsa, dan hal tersebut belum adanya bukti atau fakta
hukum yang menyatakan telah terjadi tindakan hukum yang riil atau konkrit
mengenai pengalihan atau penjualan sebagian atau seluruh saham-saham
Penggugat kepada pihak lain dan justru dengan adanya bukti T-9 tersebut
menunjukan adanya fakta hukum bahwa Tergugat yang telah menolak
permohonan yang dimaksud oleh Penggugat hal ini mengidentikan Perusahaan
Penggugat seharusnya dipertahankan bukan dicabut ; ----------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa :
”Ijin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat
dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi ijin”.
Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan pada ketentuan Penjelasan Pasal
20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 menyatakan :
” yang dimaksud dengan ”dipindah tangankan” dalam ketentuan ini adalah
terbatas pada pengalihan Ijin Pemanfaatan dari pemegang ijin kepada pihak lain
yang dilakukan melalui jual beli ; ------------------------------------------------------------
Termasuk ....
- 54 -
Termasuk dalam pengertian dalam pemindah-tanganan ijin pemanfaatan,
sebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMS, adalah pengambil alihan sebagian
besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan.”
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menemukan
fakta hukum ijin pemanfaatan hutan baru dapat dialihkan apabila ada
persetujuan dari pemberi ijin dalam hal ini Menteri Kehutanan RI dan
Penggugat baru dapat melakukan pengalihan sebagian besar atau seluruh saham
(akuisisi saham) miliknya apabila telah terjadi perbuatan hukum konkrit berupa
jual beli ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan atau rencana
Penggugat melakukan pengalihan sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi
saham) milik Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan konkrit
jual beli seperti yang dimaksud dalam ketentuan beserta penjelasannya Pasal 20
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ; -----------------
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan
Tergugat mengenai perbuatan Penggugat yang telah melakukan Pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham) Penggugat hanya didasarkan
pada temuan yang didapat oleh Sek. Dir. Jend. Bina Produksi Kehutanan
berdasarkan hasil pertemuan yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang
dihadiri oleh Komisaris dan Pjs. Direktur Penggugat (Bukti T-10) ; --------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim juga
tidak menemukan fakta hukum serta berkesimpulan bahwa Penggugat secara
factual ....
- 55 -
factual atau konkrit telah melakukan perbuatan hukum berupa Pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham) milik Penggugat kepada pihak
lain dalam hal ini PT. Garbapati Prakarsa ; -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terlepas dari masalah Pengalihan sebagian atau seluruh
saham milik (akuisisi saham) Penggugat maka mengenai Pengalihan sebagian
besar atau seluruh saham yang diberikan oleh Tergugat itu harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan beserta penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor : 6 Tahun 2007, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka Penggugat
dapat dikenai sanksi administrasi sesuai yang tercantum dalam ketentuan Pasal
133 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan menyatakan :
”Sanksi administrasi berupa pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada : ........ dan seterusnya” ; -------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 = T-1 mengenai sanksi
administrasi lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 yang pada prinsipnya menyatakan :
(1). Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK
Alam, IUPHH Restorasi ekosistem Hutan Alam, IUPHHK, IUPHHBK,
IPHHK, IPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya,
sebelum ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih
dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara
berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali
peringatan, kecuali pencabutan Ijin akibat sanksi pidana sebagaimana
dimaksud ….
- 56 -
dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan atau dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri ; -----
(2). Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang
Ijin tidak melaksanakan kewajibannya ; -------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majels Hakim meneliti fakta-fakta dalam
persidangan terutama bukti-bukti para pihak, ternyata peringatan tersebut tidak
dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya pencabutan IUPHHK yang diberikan
kepada Penggugat (penerbitan Keputusan in litis) telah dilakukan Tergugat dengan
tidak mengindahkan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundangundangan,
dalam hal ini Pasal 134 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
Serta Pemanfaatan Hutan, oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat in litis harus
dinyatakan cacat prosedur sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan
yang berlaku ; ---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku
pelaksana pemerintahan haruslah tunduk kepada norma-norma peraturan dasar
yang memberi kewenangan kepada Tergugat baik untuk menerbitkan Keputusan
maupun mencabut Keputusan yang pernah diterbitkannya. Apabila pihak Tergugat
mengambil suatu tindakan dalam pelaksanaan pemerintah dan dianggap bahwa
ketentuan Perundang-undangan mengenai hal ini tidak cukup memadai, maka
dalam hal ini Tergugat haruslah juga tunduk pada Azas-Azas Umum Pemerintahan
Yang Baik ; --------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang ….
- 57 -
Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang mendasarkan tindakannya pada
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 (Bukti T-16 =
P-1), haruslah dicermati sebagai suatu rangkaian dalam pengambilan Keputusan in
litis, dengan alasan bahwa Keputusan itu (Bukti T-16) dibuat dalam rangkaian
pengambilan tindakan terhadap kelangsungan usaha pengelolaan hutan bagi
pemegang IUPHHK ; ---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah mengambil suatu
kebijakan diluar ketentuan-ketentuan peraturan dasar yang mengatur sanksi
administrasi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007
yaitu dengan cara menentukan sendiri sanksi bukan administrasi dengan
pencabutan IUPHHK bagi Pengusaha yang permasalahannya mengenai pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham), maka hal ini haruslah
dipandang sebagai suatu pelaksanaan pemerintahan yang bebas yang dapat diuji
berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -------------------------------
Menimbang, bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang
seharusnya diperhatikan Tergugat sebelum mempertimbangkan Keputusan in litis
adalah mengenai apakah Tergugat terlebih dahulu telah mendengar Penggugat
guna memberi kesempatan untuk pembelaan mengenai Rencana Pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham) Perusahaan Penggugat
sebagaimana didalilkan Tergugat (Azas Audit alteram partem), mengingat
Keputusan yang akan diambil Tergugat jangkauannya mencangkup kelangsungan
jalannya Perusahaan Penggugat ; -----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti-bukti
yang .....
- 58 -
yang diajukan para pihak dipersidangan serta memperhatikan semua fakta-fakta
dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Tergugat telah
mendengar Penggugat untuk melakukan pembelaannya secara layak. Oleh karena
itu tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan in litis haruslah dinyatakan sebagai
tindakan yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya
Azas Kecermatan, Karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo
seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan
memasukan pula semua kepentingan yang relevan didalam pertimbangannya ; ----
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa penerbitan Obyek
Sengketa a quo oleh Tergugat yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan juga bertentangan dengan Azas-azsa Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Keseimbangan,
sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap gugatan
Penggugat dikabulkan dan selanjutnya terhadap Obyek Sengketa a quo harus
dinyatakan batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo ; ---------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
05/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 21 April 2008 mengenai penangguhan pelaksanaan
lebih lanjut Surat Keputusan in litis cukup beralasan untuk dipertahankan dan
dinyatakan tetap berlaku sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap ; --------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang …..
- 59 -
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang
diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu
terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan
pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai
alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan
menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum untuk biaya perkara yang
besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -------------------------------------
Mengingat, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ; --------------------------------
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ; ---------------------------
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -------------------------------
2. Menyatakan ......
- 60 -
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Menteri Kehutanan RI) Nomor :
SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang pencabutan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tertanggal 26 Juni
1992, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu
Arthamas di propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; -----------------------------------
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat
(Menteri Kehutanan RI) Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23
Oktober 2007, tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 651/Kpts-II/1992 tertanggal 26 Juni 1992, tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu Arthamas di propinsi Daerah
Tingkat I Irian Jaya ; ----------------------------------------------------------------------
4. Menyatakan sah dan dipertahankan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 05/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 21 April
2008 tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007, kecuali ada
penetapan lain dari yang berwenang hingga putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap ; ------------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 58.000,-
(lima puluh delapan ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 17 APRIL
2008 oleh kami BAMBANG WICAKSONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua
Majelis, FARI RUSTANDI, SH., dan SINGGIH WAHYUDI, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka …..
- 61 -
terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 APRIL 2008 oleh Majelis
Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIDIK HARI WASITO, SH., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; --------------------------------
HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA :
1. FARI RUSTANDI, SH. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH.
2. SINGGIH WAHYUDI, SH.
PANITERA PENGGANTI,
DIDIK HARI WASITO, SH.
PERINCIAN BIAYA :
- Administrasi Kepaniteraan …………………. Rp 49.000,-
- Biaya Redaksi …………………………………... Rp 3.000,-
- Biaya Meterai …………………………………… Rp 6.000,-
J u m l a h Rp 58.000,-
(lima puluh delapan ribu rupiah).
- 62 -
Catatan :
- Dicatat disini bahwa perkara Nomor : 05/G/2008/PTUN.JKT, telah diputus
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April
2008 dan pada tanggal 30 April 2008, pihak Tergugat telah mengajukan
banding, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- Salinan sah putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan pihak
TERGUGAT ; --------------------------------------------------------------------------------
Jakarta, 30 Maret 2008.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
a.n P A N I T E R A.
WAKIL PANITERA,
DIDIK HARI WASITO, SH.
NIP. 040051188.
- 63 -
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas ; -------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon
pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor : 376/-1.811.4, tertanggal 10 Juni 2008, perihal : Penolakan
Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Badan Jalan ;
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap
gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 8 September
2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa eksepsi ini bukanlah eksepsi yang harus diputus
sebelum pemeriksaan perkara, oleh karena itu eksepsi ini akan dipertimbangkan
dalam putusan ini sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dengan
pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa isi selengkapnya eksepsi yang diajukan Tergugat
tersebut adalah sebagai berikut :
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat
tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa hasil Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rimbakayu
Arthamas tanggal 6 September 2006, memutuskan memberikan persetujuan
- 64 -
penjualan dan penyerahan sebanyak 45.000 lembar saham senilai Rp.
45.000.000.000,- (Empat puluh lima miliar rupiah) kepada PT.Garbapati
Prakarsa ; -----------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa adanya Akta Pernyataan Nomor :4 tanggal 22 Januari 2007, yang
menyatakan bahwa Kim Johanes Mulia (Dir. Utama PT. Garbapati Prakarsa)
akan mengambil seluruh saham (akuisisi saham) PT. Rimbakayu Arthamas ; ---
3. Surat Direktur Utama PT. Rimbakayu Arthamas Nomor : 01/RKA/Um/II/2007
tanggal 22 Januari 2007 kepada Menteri Kehutanan perihal Permohonan
pengambil-alihan seluruh saham (akuisisi) dari Penggugat kepada PT.
Garbapati Prakarsa ; -----------------------------------------------------------------------
4. Bahwa adanya pertemuan tanggal 16 Agustus 2007, yang dihadiri antara lain
Komisaris, Pjs.Direktur Utama dan Pjs.Direktur PT. Rimbakayu Arthamas yang
mengungkapkan bahwa sebagian besar atau seluruh saham-saham PT.
Rimbakayu Arthamas telah dijual kepada pihak lain (PT. Garbapati Prakarsa) ; -
5. Bahwa menurut Tergugat telah terjadi pengalihan sebagian saham atau seluruh
saham milik Penggugat kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Tergugat
selaku pemberi ijin sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun
2008 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa ......
6. Bahwa Direksi baru tersebut tidak berwenang mewakili perseroan untuk
melakukan gugatan kepada Tergugat, karena pengalihan saham telah
melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
sehingga Direksi yang terbentuk tidak dapat mewakili perseroan untuk
melakukan gugatan (premature), sehingga dengan demikian tidak mempunyai
- 65 -
kapasitas hukum untuk melakukan gugatan, sehingga gugatan tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima ; -------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam
Repliknya tanggal 25 Pebruari 2008 telah melakukan sanggahan yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan
Terbatas yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dan telah diganti dengan kepada Undang-Undang Nomor :
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta tunduk kepada Anggaran
Dasar dan Perubahan-perubahannya, maka untuk bertindak didalam dan diluar
pengadilan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas diwakili
oleh Direkturnya sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar
PT. Rimbakayu Arthamas ; ---------------------------------------------------------------
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada
prinsipnya Penggugat menolak secara tegas karena Penggugat baru melakukan
persetujuan/rencana penjualan sebagian atau seluruh saham-sahamnya
kepada pihak lain ; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang tertuang dalam jawaban
Tergugat dan Replik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi ....
eksepsi Tergugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dikatakan
memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan
sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan
- 66 -
untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam
perkara aquo, maka sesuai dengan asas hukum no interest no action (tidak ada
kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH. dalam
bukunya yang berjudul ” Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ” Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman
37-40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum
Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :
1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh Hukum terhadap nilai
yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; ---------------
b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan ; -------------------------------------------------
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan
suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah pihak yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23
Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan .....
Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu Arthamas di Propinsi Daerah Tingkat I
Irian Jaya (Bukti P-1=T-16) ; ----------------------------------------------------------------
- 67 -
Menimbang, bahwa Handy Irwanto Setiawan selaku Direktur PT.
Rimbakayu Arthamas mempunyai kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan
dalam perkara a quo berdasarkan :
1. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan terbatas menyatakan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; -----------------------------------
2. Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham tanggal 18 Desember
2006, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat yang
dibuat dihadapan Imam Budi Prakoso, SH., Notaris Pengganti Yulida
Vincestra, SH. (BUkti P-5) ; ----------------------------------------------------
3. Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar PT. Rimbakayu Arthamas pada
prinsipnya menyatakan Direktur Utama mewakili Direksi dan
karenanya mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat Perseroan
pada pihak lain, atau pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan
segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang
mengenai pemilikan, ….. ; ------------------------------------------------------
4. Pasal 11 Ayat (3) Anggaran Dasar PT. Rimbakayu Arthamas pada
prinsipnya menyatakan sebagai berikut : “ Para Direktur baik bersamasama
maupun masing-masing membantu Direktur Utama dan jikalau
Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, hal mana tidak perlu
dibuktikan …..
dibuktikan terhadap pihak lain, maka perseroan diwakili oleh salah
seorang Direktur, yang dalam demikian itu mempunyai wewenang
sama dengan Direktur Utama (Bukti P-4) ; ----------------------------------
- 68 -
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim
menemukan fakta hukum bahwa Penggugat yang diwakili oleh Direktur PT.
Rimbakayu Arthamas (Handy Irwanto Setiawan) mengajukan gugatan perkara a
quo mempunyai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta sehubungan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam
perkara a quo ; ---------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut
hemat Majelis Hakim Pihak Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakn batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi
obyek sengketa dalam perkara ini terbukti Penggugat merasa kepentingannya
dirugikan sehingga Penggugat jelas mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan
kepentingan sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara a quo dan
memenuhi ….
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------------
- 69 -
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan
mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan tidak
terbukti, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----------
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan
ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai
pokok perkara sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang dimohon pembatalannya
atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang
pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26
Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu
Arthamas di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan P-12, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah
mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti T-1
sampai …..
sampai dengan T-16, yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita
Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan
ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
- 70 -
Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat Jawabannya tertanggal 18
Februari 2008 maupun dalam surat Dupliknya tertanggal 10 Maret 2008, bantahan
Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan
Penggugat yang menyatakan kesewenang-wenangan Tergugat menerbitkan
Keputusan in litis. Selanjutnya dikatakan bahwa Keputusan in litis diterbitkan
dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa adanya Surat dari saudara Mahmudin Husin, SH., Advocat dan Konsultan
Hukum dengan Surat Nomor : 0156/MH-PL/XI/06 tanggal 07 Nopember 2006
yang menyatakan bahwa Penggugat akan menjual saham-saham dan bahkan
seluruh aset-aset PT. Prabu Alaska (termasuk HPH PT. Rimbakayu Arthamas) ; --
- Bahwa berdasarkan Notulen RUPS Luar Biasa PT. Rimbakayu Arthamas tanggal 6
September 2006 diputuskan memberikan persetujuan penjualan dan penyerahan
sebanyak 45.000 lembar saham senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima
milyar rupiah) kepada PT. Garbapati Prakarsa ; -----------------------------------------
- Bahwa Penggugat dengan Surat Nomor : 01/RKA/UM/II/2007 tanggal 22 Januari
2007 kepada Menhut telah mengajukan permohonan pengambil alihan seluruh
saham (akuisisi saham) dari Penggugat kepada PT. Garbapati Prakarsa) ; ---------
- Bahwa Tergugat dengan Surat Nomor : S.163/Menhut-VI/2007 tanggal 26
Januari 2007 kepada Penggugat menyatakan menolak/tidak menyetujui
permohonan pengambil alihan saham (akuisisi saham) yang dimohon tersebut ; -
- Bahwa ....
- Bahwa pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 dihadiri oleh Komisaris, Pjs. Dirut
dan Pjs. Direktur PT. Rimbakayu Arthamas terungkap bahwa sebagian besar
saham Penggugat telah dijual kepada pihak lain yang menyebabkan terjadinya
peralihan pengendalian perusahaan ; -----------------------------------------------------
- 71 -
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 5 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun
2007 ditentukan bahwa Ijin Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19
Dapat dipindah-tangankan setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehutanan; ------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor :
6 Tahun 2007, ditentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat
(1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas dikenakan Sanksi Administratif berupa
pencabutan Ijin ; -----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah seluruh dalildalil
gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji kebenaran
dalil-dalil pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam
persidangan, dengan alasan pengujian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan
b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ------------------------
Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang
Nomor : 9 Tahun 2004 adalah merupakan instrumen Yuridis bagi Hakim untuk
melakukan pengujian apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat
yuridis atau bukan. Kewenangan Hakim dalam hal ini bersifat Dominis Litis artinya
tidak saja terbatas pada bukti yang diajukan para pihak, oleh karena itu diperlukan
kearifan .....
kearifan Hakim untuk menguji secara seksama. Oleh karena itu pula Hakim tidak
terikat hanya menguji berdasarkan alasan-alasan pembatalan Keputusan yang
didalilkan Penggugat yaitu adanya kesewenang-wenangan Tergugat sebagaimana
didalilkan dalam gugatannya, melainkan Hakim mempunyai kewenangan untuk
- 72 -
melakukan segala aspek pengujian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yaitu pengujian yang meliputi :
3. Apakah Keputusan in litis diterbitkan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, atau ; ---------------------------------------
4. Apakah Keputusan in litis telah diterbitkan bertentangan dengan Azas-Azas
Umum Pemerintahan Yang Baik ; ---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9
Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa Surat dari Mahmudin,
SH. Advocat dan Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa PO Suwandi selaku
Dirut PT. Rimbakayu Arthamas akan menjual saham-saham dan bahkan seluruh
asset-aset PT. Prabu Alaska (termasuk HPH Penggugat) hanyalah pernyataan
sepihak dari saudara Mahmudin, SH., dan menurut Majelis Hakim Surat tersebut
tidak ada relevansinya dengan diterbitkannya Obyek Sengketa dalam perkara a
quo ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6, T-7, T-8, dan T-9 pada
prinsipnya .....
prinsipnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat akan melakukan
pengalihan sebagian atau seluruh saham-sahamnya kepada PT. Garbapati
Prakarsa, dan menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti tersebut bukanlah
merupakan perbuatan pengambil alihan sebagian atau seluruhnya saham (akuisisi
- 73 -
saham) Penggugat kepada PT. Garbapati Prakarsa, karena bukti-bukti tersebut
faktanya menyatakan hanyalah baru rencana dari Penggugat untuk
melakukan pengalihan penjualan sebagian atau seluruh saham-saham Penggugat
kepada PT. Garbapati Prakarsa, dan hal tersebut belum adanya bukti atau fakta
hukum yang menyatakan telah terjadi tindakan hukum yang riil atau konkrit
mengenai pengalihan atau penjualan sebagian atau seluruh saham-saham
Penggugat kepada pihak lain dan justru dengan adanya bukti T-9 tersebut
menunjukan adanya fakta hukum bahwa Tergugat yang telah menolak
permohonan yang dimaksud oleh Penggugat hal ini mengidentikan Perusahaan
Penggugat seharusnya dipertahankan bukan dicabut ; ----------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa :
”Ijin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat
dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi ijin”.
Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan pada ketentuan Penjelasan Pasal
20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 menyatakan :
” yang dimaksud dengan ”dipindah tangankan” dalam ketentuan ini adalah
terbatas pada pengalihan Ijin Pemanfaatan dari pemegang ijin kepada pihak lain
yang dilakukan melalui jual beli ; ------------------------------------------------------------
Termasuk ....
Termasuk dalam pengertian dalam pemindah-tanganan ijin pemanfaatan,
sebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMS, adalah pengambil alihan sebagian
besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan.”
- 74 -
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menemukan
fakta hukum ijin pemanfaatan hutan baru dapat dialihkan apabila ada
persetujuan dari pemberi ijin dalam hal ini Menteri Kehutanan RI dan
Penggugat baru dapat melakukan pengalihan sebagian besar atau seluruh saham
(akuisisi saham) miliknya apabila telah terjadi perbuatan hukum konkrit berupa
jual beli ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan atau rencana
Penggugat melakukan pengalihan sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi
saham) milik Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan konkrit
jual beli seperti yang dimaksud dalam ketentuan beserta penjelasannya Pasal 20
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ; -----------------
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan
Tergugat mengenai perbuatan Penggugat yang telah melakukan Pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham) Penggugat hanya didasarkan
pada temuan yang didapat oleh Sek. Dir. Jend. Bina Produksi Kehutanan
berdasarkan hasil pertemuan yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang
dihadiri oleh Komisaris dan Pjs. Direktur Penggugat (Bukti T-10) ; --------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim juga
tidak menemukan fakta hukum serta berkesimpulan bahwa Penggugat secara
factual ....
factual atau konkrit telah melakukan perbuatan hukum berupa Pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham) milik Penggugat kepada pihak
lain dalam hal ini PT. Garbapati Prakarsa ; -------------------------------------------------
- 75 -
Menimbang, bahwa terlepas dari masalah Pengalihan sebagian atau seluruh
saham milik (akuisisi saham) Penggugat maka mengenai Pengalihan sebagian
besar atau seluruh saham yang diberikan oleh Tergugat itu harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan beserta penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor : 6 Tahun 2007, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka Penggugat
dapat dikenai sanksi administrasi sesuai yang tercantum dalam ketentuan Pasal
133 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan menyatakan :
”Sanksi administrasi berupa pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada : ........ dan seterusnya” ; -------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 = T-1 mengenai sanksi
administrasi lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 yang pada prinsipnya menyatakan :
(1). Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK
Alam, IUPHH Restorasi ekosistem Hutan Alam, IUPHHK, IUPHHBK,
IPHHK, IPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya,
sebelum ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih
dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara
berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali
peringatan, kecuali pencabutan Ijin akibat sanksi pidana sebagaimana
dimaksud ….
dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan atau dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri ; -----
- 76 -
(2). Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang
Ijin tidak melaksanakan kewajibannya ; -------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majels Hakim meneliti fakta-fakta dalam
persidangan terutama bukti-bukti para pihak, ternyata peringatan tersebut tidak
dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya pencabutan IUPHHK yang diberikan
kepada Penggugat (penerbitan Keputusan in litis) telah dilakukan Tergugat dengan
tidak mengindahkan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundangundangan,
dalam hal ini Pasal 134 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
Serta Pemanfaatan Hutan, oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat in litis harus
dinyatakan cacat prosedur sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan
yang berlaku ; ---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku
pelaksana pemerintahan haruslah tunduk kepada norma-norma peraturan dasar
yang memberi kewenangan kepada Tergugat baik untuk menerbitkan Keputusan
maupun mencabut Keputusan yang pernah diterbitkannya. Apabila pihak Tergugat
mengambil suatu tindakan dalam pelaksanaan pemerintah dan dianggap bahwa
ketentuan Perundang-undangan mengenai hal ini tidak cukup memadai, maka
dalam hal ini Tergugat haruslah juga tunduk pada Azas-Azas Umum Pemerintahan
Yang Baik ; --------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang ….
Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang mendasarkan tindakannya pada
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 (Bukti T-16 =
- 77 -
P-1), haruslah dicermati sebagai suatu rangkaian dalam pengambilan Keputusan in
litis, dengan alasan bahwa Keputusan itu (Bukti T-16) dibuat dalam rangkaian
pengambilan tindakan terhadap kelangsungan usaha pengelolaan hutan bagi
pemegang IUPHHK ; ---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah mengambil suatu
kebijakan diluar ketentuan-ketentuan peraturan dasar yang mengatur sanksi
administrasi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007
yaitu dengan cara menentukan sendiri sanksi bukan administrasi dengan
pencabutan IUPHHK bagi Pengusaha yang permasalahannya mengenai pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham), maka hal ini haruslah
dipandang sebagai suatu pelaksanaan pemerintahan yang bebas yang dapat diuji
berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -------------------------------
Menimbang, bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang
seharusnya diperhatikan Tergugat sebelum mempertimbangkan Keputusan in litis
adalah mengenai apakah Tergugat terlebih dahulu telah mendengar Penggugat
guna memberi kesempatan untuk pembelaan mengenai Rencana Pengalihan
sebagian besar atau seluruh saham (akuisisi saham) Perusahaan Penggugat
sebagaimana didalilkan Tergugat (Azas Audit alteram partem), mengingat
Keputusan yang akan diambil Tergugat jangkauannya mencangkup kelangsungan
jalannya Perusahaan Penggugat ; -----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti-bukti
yang .....
yang diajukan para pihak dipersidangan serta memperhatikan semua fakta-fakta
dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Tergugat telah
- 78 -
mendengar Penggugat untuk melakukan pembelaannya secara layak. Oleh karena
itu tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan in litis haruslah dinyatakan sebagai
tindakan yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya
Azas Kecermatan, Karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo
seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan
memasukan pula semua kepentingan yang relevan didalam pertimbangannya ; ----
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa penerbitan Obyek
Sengketa a quo oleh Tergugat yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan juga bertentangan dengan Azas-azsa Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Keseimbangan,
sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap gugatan
Penggugat dikabulkan dan selanjutnya terhadap Obyek Sengketa a quo harus
dinyatakan batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo ; ---------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
05/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 21 April 2008 mengenai penangguhan pelaksanaan
lebih lanjut Surat Keputusan in litis cukup beralasan untuk dipertahankan dan
dinyatakan tetap berlaku sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap ; --------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang …..
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang
- 79 -
diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu
terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan
pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai
alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan
menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum untuk biaya perkara yang
besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -------------------------------------
Mengingat, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ; --------------------------------
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ; ---------------------------
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -------------------------------
2. Menyatakan ......
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Menteri Kehutanan RI) Nomor :
SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang pencabutan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 651/Kpts-II/1992 tertanggal 26 Juni
- 80 -
1992, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu
Arthamas di propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ; -----------------------------------
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat
(Menteri Kehutanan RI) Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23
Oktober 2007, tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 651/Kpts-II/1992 tertanggal 26 Juni 1992, tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimbakayu Arthamas di propinsi Daerah
Tingkat I Irian Jaya ; ----------------------------------------------------------------------
4. Menyatakan sah dan dipertahankan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 05/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 21 April
2008 tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007, kecuali ada
penetapan lain dari yang berwenang hingga putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap ; ------------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 58.000,-
(lima puluh delapan ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 17 APRIL
2008 oleh kami BAMBANG WICAKSONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua
Majelis, FARI RUSTANDI, SH., dan SINGGIH WAHYUDI, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka …..
terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 APRIL 2008 oleh Majelis
Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIDIK HARI WASITO, SH., sebagai
- 81 -
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; --------------------------------
HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA :
1. FARI RUSTANDI, SH. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH.
2. SINGGIH WAHYUDI, SH.
PANITERA PENGGANTI,
DIDIK HARI WASITO, SH.
PERINCIAN BIAYA :
- Administrasi Kepaniteraan …………………. Rp 49.000,-
- Biaya Redaksi …………………………………... Rp 3.000,-
- Biaya Meterai …………………………………… Rp 6.000,-
J u m l a h Rp 58.000,-
(lima puluh delapan ribu rupiah).



untuk download : http://www.ptun-jakarta.go.id/images/bagus/putusan%20nomor%2005%202008.pdf